Proses Kasus Florence Sihombing

Atas tulisan Florence di media sosial, LSM Jangan Khianati Suara Rakyat (Jatisura) mempolisikannya. Ia pun dimasukkan dalam sel tahanan Polda DIY pada Sabtu, 30 Agustus 2014, sekitar pukul 17.00 WIB. Florence ditahan karena dianggap tak kooperatif dengan petugas kepolisian yang memeriksanya.

Andi menilai penahanan Florence justru menjadi bentuk pembunuhan demokrasi. Dia khawatir tindakan Polda DIY Yogyakarta justru menjadi yurisprudensi bagi aparat hukum lainnya untuk menahan orang-orang yang menyampaikan pendapat berbeda di media sosial.

Dosen hukum di Universitas Indonesia ini meminta masyarakat lebih terbuka dan lebih bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat. Masyarakat juga tak perlu terpancing dengan pernyataan seseorang yang dinilai berbeda. "Kalau tidak suka dengan orang atau pernyataannya, ya, tidak usah dibaca dan dikomentari."

Menurut Kabid Humas Polda DIY, AKBP Anny Pujiastuti, Florence secara resmi ditangkap pada 29 Agustus kemarin pukul 17.00 WIB dan kemudian resmi ditahan pukul 17.00 WIB.

"Penangkapan terhadap Florence Sihombing berdasarkan laporan polisi nomor LP/644/VIII/2014/DIY/SPKT tanggal 28 Agustus 2014. Setelah itu dilakukan pemeriksaan di ditreskrimsus Polda," kata Anny pada wartawan di Polda DIY, Sabtu (30/08).

Pasal yang dikenakan kepada Florence dalam UU ITE yaitu pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 1, pasal 28 ayat 2 jo pasal 45 ayat 2 UU ITE no 11 Tahun 2008. Sementara untuk KUHP Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP.

Sementara itu, Komite Etik FAKULTAS Hukum Gadjah Mada (UGM) pada 8 September lalu menjatuhkan sanksi skorsing satu semester kepada Florece Sihombing. Sedangkan Kepala Bidang Humas UGM Wiwit Wijayanti berharap sanksi tersebut bisa memberi waktu kepada Florence untuk belajar menata diri, dan bersikap lebih sesuai etika.

Namun ada beberapa pakar yang tidak setuju dengan pasal yang telah dijerat oleh Florence. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan, penahanan Florence Sihombing oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bertentangan dengan KUHAP dan prosedur penahanan berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebab, penahanan seharusnya dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan syarat terhadap seseorang tersangka atau terdakwa dengan bukti yang cukup. Selanjutnya, kata Alex, berdasarkan Pasal 43 ayat (6) UU ITE, dalam melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu 1 x 24 jam.

"Koalisi menilai bahwa ada kemungkinan justru polisi tidak mengikuti prosedur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 43 ayat (6) UU ITE, polisi langsung melakukan penahanan tanpa penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk kasus-kasus yang dijerat UU ITE."

Dari adanya kasus Florence ini, menuai banyak kontroversi. Koordinator Forum Korban UU ITE, Mahendra mengatakan, beberapa kasus menyangkut permasalahan UU ITE, selalu saja terkesan dipaksakan. Pihaknya berharap agar pemerintah mencabut nya karena undang-undang ini menjadi salah satu senjata untuk memberangus kemerdekaan berpendapat masyarakat kecil.

“Seringkali UU ITE ini digunakan oleh para pengusaha dan politikus untuk memenjarakan masyarakat kecil yang menentangnya. Sehingga UU ITE harus segera dicabut,”tandasnya.

Menurutnya, di era demokrasi seperti saat ini, sudah tidak ada lagi pemebrangusan kebebasan berpendapat dengan penyalahgunaan ITE tersebut. Seharusnya setiap argumentasi harus dijawab dengan argumentasi ilmiah. Namun yang terjadi justru argumentasi dibalas dengan tuntutan, alasannya pencemaran nama baik.

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Rudiantara berjanji akan merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) khususnya pasal 27 ayat 3. Karena selama ini dinilai kontroversi bagi masyarakat, terutama terkait dengan sanksi, seperti yang pernah terjadi di DIY dalam kasus Florence dan juga Ervani Handayani.